Pembatasan BBM berdampak Inflasi

I. PENDAHULUAN
I.1 Latar belakang
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada awal tahun 2011 dapat memicu terjadinya inflasi. Jika pembatasan itu hanya untuk kendaraan berplat hitam (kendaraan pribadi) akan terjadi inflasi langsung (direct inflation), namun jika pembatasan itu juga berlaku bagi kendaraan berplat kuning bisa terjadi inflasi secara keseluruhan.
1.2 Tujuan
Menko bidang Perekonomian, Hatta Rajasa di Jakarta, akhir pekan mengungkapkan, masyarakat harus memahami beban yang ditanggung negara jika BBM bersubsidi tidak dibatasi. Menko juga menepis kekhawatiran banyak kalangan yang menilai jika BBM bersubsidi dibatasi maka akan memicu laju inflasi sehingga akan berdampak negatif pada target makro ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi.
Pembatasan BBM bersubsidi tahun depan menurut pemerintah diperkirakan mampu menghemat sekitar 28 trilyun rupiah. Subsidi BBM tahun depan semula diperkirakan mencapai sekitar 95 trilyun rupiah.

1.3 Rumusan masalah
Tim pengkaji pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi berencana menyerahkan hasil kajian akhir pada Februari 2011 ini. Ketua kajian pengaturan BBM bersubsidi Anggito Abimanyu optimistis rencana pemerintah bisa terlaksana sesuai dengan yang ditargetkan.
Opsi yang diajukan kepada pemerintah di antaranya adalah menaikkan harga premium, BBM nonsubsidi pertamax di subsidi, penjatahan kuota BBM subsidi dan penggunaan energi alternatif, yaitu LGV. Dari opsi yang ada, akan dihitung mengenai kelayakan manfaat dan biaya. Baik kebijakan dari pelaksanaannya maupun pengawasannya, serta dampaknya dari masing-masing opsi.



II . PEMBAHASAN
Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan jika nantinya pembatasan BBM bersubsidi bagi plat hitam diberlakukan dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi rumah tangga yang membuat terjadinya inflasi secara langsung.
"Konsumsi BBM bagi rumah tangga pemilik kendaraan berplat hitam pasti terjadi dan bersifat langsung, tidak akan ada dampak berkelanjutan bagi inflasi lainya. Berbeda jika diberlakukan bagi kendaraan berplat kuning, inflasi akan terjadi diawali dari naiknya ongkos angkutan," kata dia usai acara MoU dejigan Bank Indonesia di Kantor Bank Indonesia (KBI),
Lalu berapa perkirakan akan terjadinya inflasi? Menurut Rusman inflasi baru akan diketahui setalah diketahui berapa besaran kebutuhan Bahan Bakar Minyak bagi pemilik kendaraan berplat hitam tersebut.
Inflasi baru akan terasa diberbagai aspek jika temyata pembatasan juga berlaku pada angkutan umum. Karena seperti biasanya, jika ongkos angkutan naik maka harga barang-barang terutama kebutuhan pokok yang distribusikannya menggunakan angkutan umum dipastikan akan naik. -
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan hingga akhir tahun diperkirakan tingkat inflasi akan mencapailebih kurang 6%. Hal itu diprediksi dari tingkat inflasi yang terjadi hingga pertengahan bulan November 2010 secara year on year (yoy) telah mencapai 5,8%. "Inflasi hingga akhir tahun pasti akan mencapai 6% jika melihat kondisi pertengahan bulan September ini," tegas dia. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan. Opsinya antara larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil di atas tahun 2005. Hal itu dilakukan seiring terus meningkatnya konsumsi BBM akibat meningkatnya pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, konsumsi BBM pada tahun 2010 ini saja sudah melebihi jatah APBN.
Untuk tahun ini saja, konsumsi BBM diprediksi melonjak menjadi 38 juta kilo liter, di atas jatah APBN 2010 sebanyak 36,5 juta kiloliter. Tanpa pembatasan BBM bersubsidi pada tahun 2011, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memperkirakan konsumsi akan me-ningkat lagi sebanyak 10%. Namun beberapa pihak berpendapat Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus ditunda karena persiapan implementasi kebijakan tersebut belum matang dan bisa berdampak terhadap perekonomian dalam negeri.Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jabar, Acuviarta Kartabhi kepada "GM", Selasa (15/2). "Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi perlu ditunda, jangan sampai hal itu malah membuat perekonomian dalam negeri terganggu," katanya. Menurutnya, pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi memerlukan persiapan yang sangat matang. Terlebih hal tersebut sangat berdampak pada perekonomian di beberapa sektor. Dengan begitu, ia menegaskan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diawali di wilayah Jabodetabek ini perlu ditunda hingga daya beli masyarakat cukup kuat. "Dampak dari kebijakan pembatasan BBM ini bersifat multiplier effect, sehingga akan memengaruhi berbagai sektor," katanya.


III. PENUTUP
Kesimpulan
Pembatasan BBM bersubsidi ditegaskan pemerintah memang harus segera diberlakukan karena untuk tahun ini saja konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat. Jatah BBM bersubsidi dalam anggaran negara 2010 sebanyak 36 juta kiloliter, namun dalam realisasinya mencapai 38 juta kiloliter.
Diperikirakan april adalah bulan yang sangat tepat untuk rencana pengaturan bbm bersubsidi, karena tekanan inflasi diperkirakan sangat kecil ketimbang bulan setelahnya
Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat soal program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Seperti yang dikatakan Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya, kajian mendalam sebelumnya mesti dilakukan sebelum program pembatasan dilakukan. "Segala macam opsi yang akan diambil pemerintah hendaknya memerhatikan kemampuan masyarakat," kata dia di Jakarta, baru-baru ini. Agar tujuan pembatasan BBM bersubsidi tidak hanya alokasi subsidi BBM tepat sasaran, namun lebih utama mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini cukup sensitif. Bahkan saat ini dampaknya sudah terlihat. Hal itu dapat diindikasikan dari harga sejumlah barang kebutuhan pokok yang mulai mengalami kenaikan. Hal itu tentunya menurunkan daya beli masyarakat.

Namun yang pasti kebijakan ini pun akan sangat terasa beberapa saat setelah diberlakukan. Tentunya itu akan mendongkrak peningkatan biaya transportasi, serta mengakibatkan kenaikan harga. Selain mendorong kenaikan inflasi serta tingkat suku bunga perbankan.

Dikatakan Acuviarta, saat ini terjadi disparitas harga yang cukup jauh antara harga premium dengan pertamax. Kini mencapai Rp 4.500/liter sementara pertamax Rp 7.950/liter. Tentunya hal itu akan menimbulkan maraknya kecurangan pada pelaksanaan di lapangan. Terutama saat kebijakan tersebut mulai diterapkan di Jabodetabek.

"Dengan disparitas ini permintaan premium di wilayah perbatasan Jabodetabek akan meningkat, karena orang akan BBM yang murah. Bahkan hal ini pun akan menimbulkan kecurangan serta dimanfaatkan spekulan," katanya seraya menyebutkan, kesiapan di tingkat SPBU pun belum optimal untuk melaksanakan kebijakan ini.

sumber:
www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20110216082234&idkolom=tatarbandung">
http://bataviase.co.id/node/502146">
http://www.voanews.com/indonesian/news/Pembatasan-BBM-Diberlakukan-Awal-2011-111359949.html">
www.politikindonesia.com/index.php?k=ekonomi&i=15429-Pembatasan%20BBM%20Subsidi%20Bertahap">Pembatasan BBM berdampak inflasi">